Ketua Satlak Perempuan Sukses Bangun Pamsimas di Kota Padang

Ketua Satlak Perempuan Sukses Bangun Pamsimas di Kota Padang

Rahmat Tk. Sulaiman

Biasanya mayoritas ketua satuan pelaksananya (Satlak) program PAMSIMAS adalah laki-laki. Sementara kaum perempuan diposisikan sebagai anggota. Tetapi hal tersebut tidak kita temui di salah satu lokasi PAMSIMAS tahun 2012, yaitu Air Dingin Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat.

Menariknya lagi, PAMSIMAS di Air Dingin ini lebih banyak dilaksanakan dan diorganisir oleh perempuan, mulai dari Koordinator LKM-nya, Ketua Satlaknya dan juga fasilitatornya, semuanya perempuan.

"LKM Balai Gadang Mandiri dikoordinir oleh Nurlisma, Satlaknya saya, Unit Pengelola Keuangan/ Bendahara diurus Murniati dan fasilitatornya juga perempuan,” kata Yelna Osmita satu-satunya Ketua Satlak PAMSIMAS di Kota Padang memulai percakapan saat pelaksanaan uji fungsi terhadap 10 lokasi sarana PAMSIMAS Kota Padang pada 6-7 Februari 2013 lalu.

Uji fungsi yang dihadiri Ketua DPMU Kota Padang Ir. Tri Hadiyanto, bersama PPK PAMSIMAS Kota Padang Hendri Zulviton, dan DMAC Kota Padang itu dilakukan di 5 lokasi reguler, 4 lokasi HID dan 1 lokasi replikasi.

Lokasi reguler terdiri dari Parak Rumbio Kelurahan Kurao Pagang, Air Dingin Kelurahan Balai Gadang, Lubuk Minturun Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh dan Limau Manis.

Sedang lokasi HID adalah Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang, Kampung Baru Iraqi, Kelurahan Batipuh Panjang, Jawa Gadut Limau Manis dan Koto Baru Kelurahan Limau Manis Selatan. Untuk lokasi replikasi masih 1 lokasi yang dilakukan uji fungsi yaitu Maransi Kelurahan Air Pacahdari 3 lokasi tahun 2012.

“Saya sangat terkesan dengan sarana yang dibangun oleh ibu ketua satlak Air Dingin ini. Sentuhan tangan perempuan dalam pelaksanaan program PAMSIMAS di Air Dingin ini, menjadikan pelaksanaan pembangunannya berjalan dengan cepat dan baik,” ungkap Tri Hadiyanto.

Sarana yang dibangun di Air Dingin Balai Gadang adalah intake 1 unit dengan ukuran 3 x 2,5 meter, SPL 1 unit dengan ukuran 6 x 2 meter dan reservoar dengan ukuran 5 x 3 meter. Sedangkan panjang pipa 3.776 meter dan KU sebanyak 3 unit.

“Sarana yang dibangun satlak sudah sesuai dengan RKM dan bahkan berlebih dalam aspek swadayanya. Nilai estetika atau keindahan sarana yang dibangun itu juga, terlihat jika dibandingkan dengan sarana yang dibangun oleh ketua satlak laki-laki,” tambah Tri yang juga sebagai Kabid Bina Program PU Kota Padang.

Tri juga mengatakan, sarana SPLnya sudah ditutup dengan waring, bak penenang pertama dan bak penenang kedua ditutup dengan menhole plat. Inisiatif satlak perempuan ini tinggi, karena perempuan ini berpikirnya jangka panjang dan menyadari bahwa mereka sebagai penerima manfaat utama, “ puji Tri.

Desi Rahmasari, fasilitator pemberdayaan yang turut mendampingi saat uji fungsi mengatakan, dalam aspek pengelolaan keuangan, perempuan dinilai lebih jujur dan dipercaya oleh masyarakat. Kemudian selalu menerapkan prinsip pengelolaan keuangan secara terbuka dan transparan.

Sementara itu Riza Chandra, fasilitator kesehatan mengamini. Menurutnya, perempuan itu sangat gigih, tidak mudah menyerah, apalagi dalam hal memicu masyarakat untuk perubahan sikap dan perilaku menuju hidup sehat dan bersih.

 “Jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan tingkat kebosanannya lebih sedikit. Apalagi kalau perempuan itu diberi target. Perempun tidak malu untuk membicarakan WC di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.

Tri mengatakan, Pemko Padang berharap, semoga Air Dingin ini bisa menjadi percontohan pelaksanaan PAMSIMAS yang dipimpin oleh perempuan.

“ Kalau bisa harus menjadi yang terbaik untuk Kota Padang,” pungkasnya

Ia juga mengatakan, sarana yang dibangun ini sudah baik dan bagus, namun harus disadari bahwa memelihara itu lebih sulit dari membangun. Maka untuk pemeliharaan dan pengembangan dibutuhkan ketua BPSPAMS yang kreatif dan inovatif.

“Untuk itu saya berharap kepada Bu Yel yang juga Ketua BPSPAMS, untuk bisa memelihara sarana ini dengan baik, fasilitasi masyarakat untuk bisa mendapatkan air bersih sesuai dengan roh pemberdayaan PAMSIMAS. Tentu sebelumnya harus dilaksanakan kegiatan serah terima setelah uji fungsi ini,” ujar Tri.

Menanggapi hal tersebut, Yelna menuturkan, sebenarnya ia bersama tim bisa menyelesaikan pelaksanaan PAMSIMAS ini lebih cepat, tetapi terkendala terlambatnya dana BLM cair. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) sudah disusun sejak Juni 2012 dan sudah dipresentasikan dan dievaluasi oleh Tim Evaluasi, namun RKM ini belum bisa diimplementasikan di lapangan sekaitan belum adanya dana BLM”.

Yelna menjelaskan, mereka mulai bekerja membangun sarana PAMSIMAS, mulai dari pembangunan intake, SPL dan reservoar itu pada 22 Nopember 2012. Sebab dana termin I BLM baru masuk ke rekening pada 21 Nopember 2012.

Ia mengatakan, andaikan dana itu bisa cair lebih awal, tentu pembangunan bisa terselesaikan lebih cepat. Ia juga mengaku, untuk percepatan pembangunan, mereka membuat workplan baru bersama fasilitator. Pelaksanaan pembangunannya dengan pendekatan manajemen bagi habis. Masing-masing item pekerjaan ditunjuk penangungjawabnya.

“Padahal dalam membangun sarana, kami tidak didampingi fasilitator teknik, karena fasilitator teknik kami Ayu Desmona mengundurkan diri sejak 1 Nopember, baru ada pengganti pada akhir Desember 2012. Pada waktu yang sama fasilitator pemberdayaan kami juga cuti melahirkan.

Meskipun hanya didampingi fasilitator kesehatan secara tunggal, tidak membuat kami patah semangat, justru kami lebih intensif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan konsultan,” ucapnya.

Kami tidak menyangka hasilnya seperti ini, awalnya kami ragu, apa kami akan bisa menyelesaikan semua ini. Namun berkat dorongan dari fasilitator dan konsultan, Alhamdulillah kami bisa melewati dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Semua kelelahan dan dinamika yang berkembang selama dalam proses pembangunan terobati dengan sudah selesainya PAMSIMAS ini,” sambungnya.

Rahmat Tk Sulaiman, DMAC CD Kota Padang membenarkan, bahwa keterlambatan cairnya dana BLM Kota Padang itu, berkaitan dengan belum adanya DIPA Kota Padang. DIPA baru terbit pada 21 September 2012 dan belum juga bisa dieksekusi sekaitan belum terbitnya SK PPK Kota Padang yang diusulkan Walikota Padang sejak Maret 2012. SK PPK asli baru diterima yang bersangkutan pada 29 Oktober 2012.

“Meskipun Kota Padang lambat mulai, karena terkendala masalah DIPA dan SK PPK, untuk penyelesaiannya kami ingin menjadi terdepan. Walaupun baru mulai pada akhir Nopember 2012, namun kami punya komitmen untuk menyelesaikan semuanya pada pertengahan Februari 2013 ini,” tambah Yuliharman DMAC WSE dan diamini Sjaukani Isa DMAC HHS.